BONJOURNaypyidaw, Februari 18, 2025 – Dewan Administrasi Negara (SAC) resmi menetapkan UU Jasa Keamanan Swasta (UU No. 4/2025) untuk mengatur dan mengawasi penyedia keamanan swasta. UU memuat perizinan, pedoman operasi dan kepatuhan untuk meningkatkan keamanan nasional serta menyelaraskan operasi swasta dengan penegak hukum negara.
Ketentuan Utama UU
UU baru menetapkan kerangka menyeluruh bagi perusahaan keamanan, karyawan dan penerima jasa. Aspek penting meliputi:
- Definisi Jasa Keamanan Swasta: Mencakup entitas yang memberi keamanan bagi individu, usaha, kantor, pabrik, hotel, bank, transportasi, rumah sakit dan acara publik.
- Lisensi dan Otorisasi: Perusahaan wajib berlisensi resmi untuk menyediakan keamanan, termasuk lembaga pelatihan keamanan. Organisasi dengan lebih dari 10 personel keamanan internal juga memerlukan izin khusus.
- Komite Pengawas: Komite Pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi sektor ini, dengan wakil Pertahanan, Transportasi, Komunikasi dan Penegakan Hukum. Komite daerah dan negara bagian juga dibentuk untuk operasi setempat.
Tujuan UU
UU memastikan jasa keamanan swasta berkontribusi bagi keamanan nasional, penegakan hukum dan keselamatan publik. Tujuan utamanya:
- Keamanan Nasional: Perusahaan keamanan harus berkoordinasi dengan lembaga negara untuk mencegah ancaman.
- Standar Internasional: UU mendorong profesionalisasi jasa sesuai praktik terbaik global.
- Mencegah Penyalahgunaan: Pengawasan dan penegakan ketat diterapkan untuk mencegah penggunaan tanpa izin atau tidak etis.
Persyaratan Lisensi dan Operasi
- Kelayakan Lisensi: Hanya perusahaan terdaftar menurut UU Perusahaan Myanmar yang dapat mengajukan. Perusahaan asing juga harus mematuhi hukum investasi Myanmar.
- Aturan Personel Keamanan: Karyawan harus memenuhi syarat, termasuk:
- Usia minimal 18 tahun.
- Sehat dan tanpa catatan pidana.
- Menyelesaikan pelatihan keamanan yang disetujui.
- Peralatan Keamanan: Penggunaan alat pengawasan, komunikasi atau senjata memerlukan persetujuan sebelumnya. Kepemilikan atau penjualan tanpa izin dilarang.
Sanksi dan Pembatasan
Untuk ketertiban dan pencegahan pelanggaran, UU menetapkan sanksi ketat:
- Operasi Tanpa Lisensi: Individu atau usaha tanpa lisensi sah menghadapi denda dan kemungkinan penutupan.
- Pelanggaran Peralatan: Penjualan, penyewaan atau kepemilikan alat tanpa persetujuan pemerintah dapat dihukum.
- Kerahasiaan: Perusahaan dilarang membocorkan informasi sensitif yang diperoleh saat operasi.
UU ini menjadi langkah penting meresmikan sektor keamanan Myanmar yang tumbuh. Melalui persyaratan lisensi, pelatihan dan kepatuhan ketat, pemerintah meningkatkan keselamatan publik serta keamanan nasional dan mengintegrasikan penyedia swasta dalam kerangka penegakan hukum.